Ke Atas

Kejati tetapkan seorang tersangka baru dugaan tipikor Bappeda Rohil

Oleh Randi Mahesa / Diterbitkan pada Senin, 15 Jan 2018 19:56 PM / Belum ada komentar / 57 pembaca
korupsi. (ilustrasi.Net)

Pekanbaru, Sijoripost.comPenyidikan dugaan tindak pidana Korupsi (Tipikor) penyimpangan anggaran di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun 2008-2011 diketahui telah menyeret seorang tersangka baru.

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau telah menetapkan tersangka baru setelah sebelumnya mengantongi dua alat bukti yang cukup.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta, Senin (15/1/2018) mengugkapkannya kepada wartawan.

Sudah ada (penetapan tersangka Baru,red). Selasa kita akan panggil,” ungkapnya.

Sugeng belum bersedia mengemukakan nama tersangka tersebut lebih lanjut. Ia menjelaskan jika tersangka akan dipanggil Selasa (16/1/2018) besok.

Ia dipanggil dengan agenda pemeriksaannya sebagai tersangka.

Ini merupakan pemanggilannya yang pertama selaku tersangka oleh penyidik Pidsus Kejati Riau.

“Yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai tersangka,” lanjutnya.

Untuk diketahui dalam perkara ini, mantan Kepala Bappeda Kabupten Rokan Hilir (Rohil), Wan Amir Firdaus, telah menjadi pesakitan di Pengadilan bersama 3 orang bawahannya, yakni Pejabat Verifikasi Pengeluaran Bappeda Rohil, Rayudin, Bendahara Pengeluaran Bappeda Rohil tahun 2008-2009, Suhermanto, dan Hamka selaku Bendahara pengeluaran tahun 2010-2011.

Di pengadilan, saat ini mereka tengah menunggu vonis dari majelis hakim.

Oleh JPU, beberapa waktu lalu, Wan Amir Firdaus dituntut pidana penjara selama 3 tahun, denda Rp 300 juta, subsidair 3 bulan kurungan.

Terkait dengan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar lebih yang dibebankan kepada Wan Amir Firdaus, telah dititipkan ke kas Kejaksaan.

Sedangkan tiga terdakwa lainnya, Rayudin, Suhermanto dan Hamka, dituntut hukuman pidana penjara masing-masing 2 tahun, denda masing-masing Rp 50 juta atau subsidair 3 bulan penjara.

Menurut JPU, dalam tuntutannya, ketiganya terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Dugaan korupsi ini berawal ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan jumlah transaksi yang masuk dan keluar di rekening Wan Amir Firdaus sebesar Rp17 miliar lebih.

Uang itu diduga berasal dari proyek fiktif di Bappeda Rohil.

Dari penyidikan diketahui uang masuk dari praktik korupsi yang ada di rekening sebesar Rp 8,7 miliar.

Sementara yang masuk dari gratifikasi Rp6,3 miliar.

Dari audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.826.313.633.

tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares