Ke Atas

Lahan Kantor Bupati yang Belum Bersertifikat Lakukan Perluasan

Oleh Randi Mahesa / Diterbitkan pada Kamis, 28 Des 2017 11:39 AM / Belum ada komentar / 24 pembaca
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim mengecek lahan di belakang Kantor Bupati Jalan Dorak Selatpanjang, Rabu (27/12/2017)

Meranti, SIjoripost.com – Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim mengaku, lahan Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak belum disertifikat. Diakuinya hal itu karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti masih fokus pada penyelesaian sertifikat lahan di Pelabuhan Dorak dan beberapa bidang lahan lainnya yang dianggap penting dan mendesak.

“Lahan kompleks Perkantoran Bupati tetap akan kita sertifikatkan. Proses sertifikat akan dilakukan sekaligus dengan lahan-lahan yang akan dibebaskan untuk perluasan komplek perkantoran,” kata Said Hasyim, Rabu (27/12) siang.

Usai sertifikat lahan kompleks perkantoran selesai, Said Hasyim mengatakan pihaknya baru akan memulai pengembangan perkantoran bupati.

“Setelah selesai sertifikatnya semua, baru kita bangun. Jangan nantinya menimbulkan permasalahan. Kita harus berhati-hati dalam hal ini,” ujarnya.

‎Disebutkannya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bakal memperluas Kompleks Perkantoran Bupati Kepulauan Meranti. Dalam perencanaannya, komplek perkantoran tersebut akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti itu juga berkesempatan meninjau lahan di sekitar kompleks perkantoran. Dia menjelaskan, sejumlah fasiltas yang akan dibangun tersebut berupa ruang terbuka hijau seperti alun-alun.

“Nantinya, seluruh kantor OPD akan dibangun di komplek ini. Sekarang masih ada beberapa OPD yang menyewa gedung di luar komplek untuk dijadikan kantor. Jadi, ke depan sistemnya komplek terpadu,” sebutnya.

Namun, perluasan komplek perkantoran tersebut, Said mengaku masih terkendala ketersediaan lahan. Untuk mewujudkan rencana tersebut, kata Said Hasyim, pemkab membutuhkan lahan seluas 30 hektare lagi.

“Area kompleks saat ini hanya sekitar 20 hektare, sedangkan untuk perluasan komplek, setidaknya kita memerlukan lahan 50 hektare,” ujarnya.

Pembebasan lahan masyarakat tersebut kata Said Hasyim akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

“Tidak bisa sekaligus, pembebasan lahan juga akan dilakukan bertahap. Namun, rencana pembebasan lahan ini dimulai pada 2018 mendatang,” ujarnya.

riaupos.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares