Ke Atas

Menkes: jika terbukti salah, Izin RS Setnov dirawat bisa dicabut

Oleh Randi Mahesa / Diterbitkan pada Sabtu, 13 Jan 2018 08:08 AM / Belum ada komentar / 45 pembaca

Sijoripost.comIzin rumah sakit yang merawat terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto saat mengalami kecelakaan bisa dicabut apabila terbukti benar menghalang-halangi proses penyidikan perkara terkait.

“Itu ranah kriminal dulu, jadi dibuktikan betul dia kriminal. Kalau hukumannya dari kami, cabut izin,” kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo beserta Frederich Yunadi yang merupakan mantan pengacara Setya Novanto sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-e atas tersangka Setya Novanto.

Bimanesh merupakan dokter yang merawat Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau dan diduga memanipulasi data rekam medis untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan penyidik KPK terhadap Novanto. Bimanesh telah ditahan KPK sejak Jumat malam.

Menkes menyebut pihaknya masih menunggu proses hukum hingga menghasilkan keputusan terkait terbukti tidaknya ada rekayasa dalam penanganan medis terdakwa korupsi KTP-eSetya Novanto.

“Kalau memang dalam hal ini ada kesalahan, ya, kalau rumah sakit dari kami kalau betul dia salah ada teguran pertama, kedua, sampai pidana. Bisa sampai cabut izin rumah sakit,” kata Nila seperti dikutip dari Antara.

Sanksi Dokter

Menkes Nila F Moeloek (kanan) saat diskusi bersama para dokter mata / Foto : Dok.Kemkes

Sementara untuk dokter Bimanesh, Nila menyerahkan kepada organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa ada tidaknya etika yang dilanggar dalam menjalankan tugas sebagai dokter.

“Di IDI, di situ ada Majelis Kode Etik Kedokteran. Mereka harus lihat dari sisi etika yang dilakukan dokter tersebut,” ujar Menkes.

Nila mengatakan Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan sanksi kepada dokter secara perorangan.

liputan6.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares