Ke Atas

Tiga Daerah di Riau Ini Raih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman

Oleh Randi Mahesa / Diterbitkan pada Selasa, 05 Des 2017 22:37 PM / Belum ada komentar / 19 pembaca
Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Sijoripost.com – Tiga daerah di Riau, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) dari Ombudsman RI. Predikat Kepatuhan Tinggi diberikan karena berdasarkan survei yang dilakukan Ombudsman RI pada 2017 ketiga daerah ini dinilai mampu mematuhi UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyerahan Predikat Kepatuhan Tinggi diserahkan langsung oleh pimpinan Ombudsman RI kepada Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Bupati Siak Syamsuar dan Wali Kota Dumai Zulkifli AS di Gedung Balai Kartini Jakarta, Selasa (5/12).

Pada saat bersamaan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dan Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty SP ME bersama anggota Ombudsman RI lainnya juga menyerahkan Predikat Kepatuhan Tinggi kepada sejumlah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dari berbagai daerah di Indonesia.

Anggota Ombudsman RI penanggung jawab survei kepatuhan Adrianus E Meliala dalam kesempatan tersebut mengutarakan bahwa survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman RI bertujuan untuk melihat sejauh mana kementerian, lembaga dan pemerintah daerah bisa menerapkan UU Pelayanan Publik dengan menerapkan standar pelayanan.

Dengan harapan jika standar pelayanan sudah diterapkan tentunya kualitas pelayanan publik juga akan semakin meningkat.

Terkait dengan diterimana Predikat Kepatuhan Tinggi oleh tiga daerah di Riaui, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Ahmad Fitri yang turut menghadiri acara tersebut mengutarakan, predikat yang diperoleh ketiga daerah ini memperlihat betapa pemerintah daerah setempat telah siap memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakatnya.

Ombudsman melihat ketiga daerah ini telah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang diamanatkan oleh UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Negara sudah mengatur penyelenggaraan pelayanan publik melalui Undang Undang Pelayanan Publik.

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan Ombudsman, belum semua daerah di Riau siap memberikan pelayanan berdasarkan amanat dari undang undang tersebut.

“Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tentu saja Ombudsman memberikan apresiasi kepada daerah yang telah mematuhi undang undang Pelayanan Publik,” papar Ahmad Fitri.

Lebih jauh Ahmad mengutarakan bahwa selain melakukan penilaian kepada tiga daerah tersebut, pada 2017 ini Ombudsman juga melakukan penilaian kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik di Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan. Ke depan, penilaian kepatuhan ini diharapkan juga mampu semua kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Dengan demikian Ombudsman bisa menilai lebih jauh bagaimana kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah di Provinsi Riau.

Terkait dengan survei yang dilakukan, ujar Ahmad, Ombudsman menilai apakah setiap produk layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui OPD masing-masing sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ada atau tidak.

Ombudsman juga menilai apakah standar pelayanan yang dimiliki OPD telah dinformasikan kepada publik. Produk layanan yang dinilai merupakan produk layanan perizinan dan nonperizinan.

tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares