SIJORIPOST: Berita Paling Terbaru dan Terpercaya Hari ini

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Nonaktifkan Lurah

PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru baru-baru ini mengambil langkah serius dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, secara resmi menonaktifkan sementara Lurah Kampung Baru, Asnetti Yusra, menyusul munculnya dugaan bahwa sang lurah melakukan permintaan tunjangan hari raya (THR) kepada para pedagang kaki lima (PKL) menjelang Hari Raya Idulfitri.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Nonaktifkan Lurah

Keputusan ini menjadi sorotan karena menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam memberantas segala bentuk pungutan liar atau praktik tidak etis, apalagi di saat masyarakat tengah bersiap menyambut hari besar keagamaan.

Dugaan Permintaan THR kepada PKL
Kasus ini mencuat setelah beredarnya informasi bahwa Lurah Kampung Baru, Asnetti Yusra, diduga telah meminta sejumlah uang kepada PKL di wilayahnya sebagai bentuk ‘THR’ menjelang Lebaran. Permintaan tersebut dikabarkan tidak melalui prosedur resmi dan menimbulkan keresahan di kalangan para pedagang.

Meskipun hingga saat ini kebenaran dari tuduhan tersebut masih dalam proses penyelidikan, Pemerintah Kota Pekanbaru tidak tinggal diam. Wali Kota Agung Nugroho segera merespons cepat dengan memberhentikan Asnetti dari jabatannya untuk sementara waktu guna kelancaran proses investigasi.

“Kami harus menjaga kredibilitas pelayanan publik. Tidak boleh ada aparatur yang menyalahgunakan wewenangnya, terlebih dengan cara meminta uang kepada rakyat, dalam bentuk apapun, apalagi di momen yang seharusnya penuh berkah seperti Idulfitri,” ujar Agung Nugroho dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada media.

Langkah Tegas Pemerintah Kota

Penonaktifan ini bukan semata-mata sanksi, melainkan sebagai upaya preventif agar proses pemeriksaan bisa dilakukan secara objektif dan menyeluruh tanpa intervensi. Wali Kota menekankan pentingnya transparansi serta etika dalam pelayanan publik di semua tingkatan birokrasi.

Lebih lanjut, Agung menambahkan bahwa tindakan ini diharapkan menjadi contoh bagi seluruh perangkat daerah agar lebih berhati-hati dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Kita tidak ingin ada kesan bahwa pejabat daerah bebas melakukan pungli. Sekarang zamannya keterbukaan. Siapa pun yang terbukti melanggar, akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tambah Agung.

Respon Masyarakat dan PKL
Kabar ini tentu saja memicu berbagai reaksi dari masyarakat, terutama para PKL yang berada di bawah wilayah administrasi Kelurahan Kampung Baru. Banyak dari mereka menyatakan kelegaannya atas tindakan cepat yang dilakukan oleh Wali Kota.

“Kalau benar ada oknum lurah yang minta THR, kami sangat keberatan. Kami juga sedang susah. Kami harap tindakan seperti ini tidak terulang lagi,” ujar salah satu PKL yang enggan disebutkan namanya.

Langkah Wali Kota ini juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan LSM yang bergerak di bidang antikorupsi. Mereka menilai bahwa ketegasan seperti ini perlu diapresiasi dan dilanjutkan agar membentuk budaya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Proses Pemeriksaan Masih Berlangsung
Sementara itu, Pemerintah Kota memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ini masih berjalan. Tim dari Inspektorat Kota Pekanbaru telah dikerahkan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti yang dibutuhkan.

Agung Nugroho menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan akhir. Semua proses akan dilakukan secara adil dan profesional.

Jika terbukti bersalah, Asnetti Yusra bisa saja dikenai sanksi lebih berat, hingga pencopotan permanen dari jabatannya. Namun jika sebaliknya, ia akan dipulihkan kembali hak dan jabatannya sesuai prosedur.

Penutup: Pesan Moral bagi ASN
Kasus ini menyimpan pesan penting bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) bahwa jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk meraih keuntungan pribadi. Wali Kota Pekanbaru berharap agar seluruh jajarannya terus bekerja dengan profesional, berorientasi pada pelayanan publik yang jujur dan bersih.

Dengan langkah-langkah preventif dan responsif seperti ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat dan tercipta suasana birokrasi yang sehat serta bersih dari praktik menyimpang.

Kabar Terbaru: Penetapan NIP PPPK Pemprov Riau

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membawa kabar menggembirakan bagi para pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Hingga awal April 2025, proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk formasi PPPK tahun anggaran 2023 telah menunjukkan progres signifikan. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, persentase penyelesaian penetapan NIP kini sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Kabar Terbaru: Penetapan NIP PPPK Pemprov Riau

Endinovelly, selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Riau, mengungkapkan bahwa sebagian besar proses penetapan NIP sudah berada di tangan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Progresnya sudah lebih dari 90 persen. Saat ini sedang dalam tahap akhir di BKN. Kami terus memantau dan berkoordinasi agar seluruh proses berjalan lancar dan cepat selesai,” jelasnya.

Proses Penetapan NIP Dilakukan Bertahap

Penetapan NIP PPPK bukanlah proses yang bisa dilakukan secara instan. Setelah peserta dinyatakan lulus seleksi, tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi berkas administrasi yang dikirimkan ke BKN. Setelah itu, barulah dilakukan proses penetapan NIP secara resmi.

Di Riau, jumlah formasi PPPK yang dibuka untuk tahun 2023 terbilang cukup banyak, mencakup berbagai sektor strategis seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Proses ini memerlukan ketelitian dan koordinasi antara instansi daerah dengan BKN sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian nasional.

“Kami berupaya memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai prosedur dan tidak ada kekeliruan dalam data. Karena ini menyangkut masa depan para calon PPPK yang akan segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan status resmi,” tambah Endinovelly.

Harapan Pengangkatan Segera Terealisasi

Bagi ribuan pelamar yang telah lolos seleksi, informasi ini tentu menjadi angin segar. Banyak dari mereka yang telah menunggu cukup lama sejak pengumuman kelulusan. Penantian ini kini mulai menunjukkan titik terang seiring progres penetapan NIP yang hampir rampung.

Setelah proses penetapan NIP selesai di BKN, langkah selanjutnya adalah pengangkatan resmi sebagai PPPK oleh pemerintah daerah. Pengangkatan ini juga akan disertai dengan penempatan sesuai formasi yang dipilih dan lokasi kerja masing-masing.

Upaya Maksimal Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Riau melalui BKD menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan proses penetapan dan pengangkatan PPPK ini secepat mungkin. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Riau juga telah menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian khusus terhadap perekrutan PPPK, mengingat kebutuhan tenaga kerja profesional di berbagai sektor pemerintahan sangat tinggi.

Selain itu, proses ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran terdidik, sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik di daerah. Dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja profesional yang diangkat melalui jalur PPPK, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Penantian Hampir Berakhir

Untuk para peserta yang telah mengikuti seleksi dan tengah menunggu NIP, disarankan untuk terus memantau informasi resmi dari BKD Riau maupun BKN. Pastikan seluruh berkas administrasi sudah lengkap dan tidak ada dokumen yang bermasalah, agar proses penetapan tidak mengalami kendala tambahan.

“Kami memahami antusiasme dan harapan besar dari para calon PPPK. Untuk itu, kami juga terus mengingatkan agar peserta selalu aktif mengecek perkembangan melalui kanal informasi resmi,” tutup Endinovelly.

Dengan capaian di atas 90 persen ini, harapan untuk segera melihat nama-nama resmi PPPK yang telah memiliki NIP kian dekat. Tinggal selangkah lagi menuju pengangkatan yang ditunggu-tunggu. Semoga proses yang tersisa bisa segera dirampungkan tanpa hambatan berarti.